Pemerintah Akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Milik Masyarakat.... Ini Alasannya

ATURAN BARU Pemerintah akan Tarik Semua Sertifikat Tanah Asli Milik Masyarakat Mulai Tahun 2021

Pemilik tanah harus bersiap untuk menunjukkan sertifikat asli tanahnya kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemerintah berencana mencabut semua sertifikat tanah asli milik masyarakat mulai tahun ini. Apalagi, pemerintah akan menggantinya dengan sertifikat elektronik atau disebut juga dengan sertifikat elektronik (electronic land certificate).

Menteri Pertanian dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang sertifikat elektronik.

Menurut Kompas.com yang dilansir Kontan, Rabu (3/2/2021), menurut Sofyan, tujuan regulasi itu untuk meningkatkan indikator bisnis dan pelayanan bagi masyarakat.

Serta mencapai layanan bumi elektronik. Nantinya tidak akan ada sertifikat tanah dalam bentuk kertas, semuanya dalam bentuk sertifikat kepemilikan elektronik atau sertifikat elektronik.

Padahal, untuk mendapatkan sertifikat elektronik ini, otoritas terkait harus terlebih dahulu memverifikasi keabsahan sertifikat tanah sebelumnya, baik dari segi data, luas tanah, dll.

Setelah validasi selesai dan selesai, sertifikat tanah dapat ditukar dengan sertifikat elektronik.

Nantinya, sertifikat tersebut akan disimpan di database secara elektronik ke alamat penyimpanan masing-masing.

Dengan sertifikat elektronik yang tersimpan dalam database, pemilik tanah dapat mencetak sertifikatnya kapan pun dan di mana pun.

Aturan-aturan ini diatur dalam Pasal 16:

(1) Penggantian sertifikat elektronik meliputi penggantian buku tanah dan / atau dokumen pengukuran dan / atau gambar denah unit rumah susun pada dokumen elektronik.

(2) Penggantian sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam buku tanah dan / atau surat ukur dan / atau gambar denah.

(3) Kepala kantor real estat mencabut sertifikat untuk digabungkan dengan buku tanah dan disimpan sebagai dokumen di kantor real estat.

(4) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipindai dan disimpan dalam database.

Peraturan tersebut ditandatangani Sufyan Jalil sejak 12 Januari 2021.

Direktur Pendaftaran Tanah dan Antariksa Kementerian ATR / BPN Doi Purnama menjelaskan dalam jumpa pers, Selasa (2/2/2021), pelaksanaan sertifikat tanah dalam bentuk sertifikat elektronik berlangsung secara bertahap.

Tahap awal adalah lembaga pemerintah dan berlanjut menjadi badan hukum. “Karena badan hukum yang memiliki pemahaman tentang elektronika dan perangkat lebih siap,” ucapnya.

Baru kemudian sertifikat fisik berubah menjadi sertifikat elektronik milik warga negara atau individu. Departemen ATR / BPN memastikan tidak akan mencabut sertifikasi secara paksa.

Nantinya, sertifikat ground analog akan diganti menjadi sertifikat elektronik jika ada pembaruan data. Salah satunya terjadi ketika ada warisan, hibah, atau jual beli.

“Nanti penerima hibah akan mendapat sertifikat elektronik (sertifikat kepemilikan elektronik),” kata Dwi.

SumberArtikel