Gara-gara Unggah Gaji di Medsos, Guru Honorer di Bone Dipecat

Gara-gara Unggah Gaji di Medsos, Guru Honorer di Bone Dipecat

Gara-gara Unggah Gaji di Medsos, Guru Honorer di Bone Dipecat

Viral Guru Honorer di Bone Dipecat Setelah Unggah Gajinya di Facebook. Nasib kurang baik menimpa Guru Honorer Hervina, Baktinya selama belasan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa selama 16 tahun harus berakhir begitu saja. seorang guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, Guru Honorer Hervina dipecat oleh kepala sekolah tempat ia mengajar. Alasannya karena mengunggah foto gaji yang ia terima sebesar Rp 700.000 yang dia Unggah Gaji di Facebook.

Pemecatan Guru Honorer Hervina ini pun mendapat perhatian banyak pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengatakan prihatin dengan nasib yang dialami oleh Guru Honorer Hervina. Padahal, hal tersebut hanya lantaran mengunggah rincian gajinya yang dia terima setiap bulannya (bersumber dari dana BOS) disehelai kertas sebesar Rp. 700,000, selama 4 bulan.

“Saya sangat mendukung langkah komisi IV DPRD Bone untuk menelusuri kebenaran mengenai masalah ini, dan saya yakin Bupati Bone akan bijak mengambil tindakan dalam kasus ini”, tambah senator muda dari Provinsi Bengkulu tersebut.

Najmuddin melalui keterangan resminya mengatakan bahwa kesejahteraan guru honorer selalu menjadi persoalan yang muncul dan selalu menjadi retorika yang dicita-citakan selama ini.

Terkait persoalan guru honorer, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler menjelaskan fleksibilitas penggunaan dana BOS merupakan langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer di masyarakat. dan sekolah swasta.

“Meski regulasi pemerintah belum bisa memuaskan banyak pihak dengan masalah kesejahteraan guru honorer, saya tetap menghargai pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang dalam Permendikbud memberikan kebebasan untuk menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ditambah uang untuk gaji kehormatan. Diterima oleh sekolah swasta.

Anggota Senat termuda yang memimpin DPD RI ini juga berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengatasi masalah lain terkait kebutuhan guru di luar PNS saat ini.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Dabodek, kebutuhan guru saat ini mencapai satu juta guru. Angka tersebut belum termasuk guru yang berstatus PNS. Pertumbuhan jumlah guru ASN hanya berkisar 2 persen per tahun.

Saat ini hanya 60 persen dari total kebutuhan guru ASN yang tersedia di sekolah umum. Angka ini terus menurun sebanyak enam persen setiap tahun dalam empat tahun terakhir.

“Negara harus benar-benar hadir dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan generasi penerus kita, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar. Jadi kita tunggu saja Kementerian. Rencana program kebijakan pendidikan dan budaya memilih guru pemerintah bekerja sesuai kesepakatan. PPPK) tahun ini (2021). Karena rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal melengkapi status guru honorer, ”ujarnya. kata.

 

SumberArtikel